Indonesia disebut-sebut mengalami state capture oleh oligarki bisnis. Penelitian Jeffrey Winters menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia telah berubah menjadi “oligarki elektoral”—kekuatan modal mendikte arah kebijakan[1]. Contoh paling nyata terlihat dari kebijakan kontroversial Pemerintah dan DPR adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Alih-alih melindungi buruh, regulasi ini justru melonggarkan aturan pesangon, mempermudah PHK, serta memberikan insentif besar bagi investor[2].
Ada indikasi DPR hanya berjuang demi dirinya dan mengabdi pada pemilik modal. Ironis dan sangat memalukan. Saat rakyat mengalami berbagai himpitan ekonomi, sebagian anggota DPR justru berjoget ria menyambut kenaikan berbagai tunjangan. Ini bukan sekadar insiden konyol, melainkan simbol betapa elit politik kehilangan empati terhadap penderitaan rakyat. Inilah salah satu yang memicu demo dan kericuhan pada akhir Agustus 2025 lalu.
